Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
The event you are looking at is a past event. Check out this upcoming event Sosialisasi Perpres No. 16 Tahun 2018 happening on Fri Apr 12 2019 at 09:00 am at Golden Tulip Passer Baroe, Jalan Pintu Air V No 53, Jakarta, Indonesia 11710, Jakarta, Indonesia

Sosialisasi Perpres No. 16 Tahun 2018

Advertisement

Sosialisasi Perpres No. 16 Tahun 2018


Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menggantikan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya lebih sederhana dari sebelumnya dan
bersifat bersifat normatif, sehingga hal-hal yang bersifat prosedural dan menyangkut tugas dan fungsi, diatur lebih lanjut di dalam peraturan Kementerian/Lembaga sesuai dengan bidang tugasnya, seperti Peraturan Lembaga dari LKPP dan Peraturan Menteri dari Kementerian teknis terkait

Terdapat perbedaan yang signifikan dibandingkan aturan lama. Perbedaan dari sisi ruang lingkup, tujuan pengadaan, dan perencanaan pengadaan. Pada perpres ini ditekankan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah tidak sekadar mencari harga termurah dari penyedia. Tujuan pengadaan berubah menjadi menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, dan penyedia (Value for Money).

Hal baru lainnya terkait agen pengadaan, konsolidasi pengadaan, layanan penyelesaian sengketa, swakelola tipe baru, e-marketplace pemerintah, repeat order, e-reverse auction, pekerjaan terintegrasi dan pengadaan berkelanjutan. Dalam peraturan ini juga terdapat pengecualian dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengecualian ini diberlakukan pada pengadaan pada badan layanan umum, tarif resmi yang telah dipublikasikan secara luas, pengadaan barang/ jasa yang telah sesuai praktik bisnis yang mapan, dan pengadaan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain.

Peraturan Lembaga/Menteri
Dalam tahun 2018 pula, sesuai amanat yang dinyatakan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, telah diterbitkan beberapa peraturan Lembaga dan Menteri yaitu;
# Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
# Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.
# Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
# Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional.
# Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik.
# Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
# Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentangPengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.
# Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
# Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.
# Peraturan LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan.
# Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
# Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
# Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.
# Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak tahun Jamak Oleh Menteri Keuangan.

Dari berbagai data, hasil kajian dan informasi dari beberapa lembaga/pihak yang kompeten, permasalahan Pengadaan Barang/Jasa sebagian besar bermula dari lemahnya pemahaman tentang pengadaan barang/jasa, mulai lemahnya penyusunan rencana pengadaan, yang di mulai sejak menyusun kebutuhan bara/jasa yang sesuai dengan kinerja instansi, penyusunan spesifikasi dan harga perkiraan yang akan menjadi dasar proses dan pembuatan rancangan kontrak. Termasuk proses melakukan evaluasi teknis yaitu evaluasi terhadap spesifikasi yang menjadi kebutuhan kinerja instansi. Termasuk di dalam melakukan proses evaluasi kualifikasi penyedia ketika melakukan pengadaan dengan metode pengadaan langsung dan penunjukan langsung.

Pada dasarnya, keseluruhan proses pengadaan barang/jasa sejak awal menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA sebagaimana diamanahkan kewenangannya berdasar Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan, sehingga PA seharusnya memilih dan memilah pengelola pengadaan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan agar Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan benar dan menghasilkan barang/Jasa yang nilai manfaatnya sebanding sebanding dengan belanjanya (value for money).

Agar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan the best value for money dari sisi belanja pemerintah APBN/APBD perlunya pemahaman yang menyeluruh terhadap Peraturan Presiden ini dan Peraturan Lembaga/Kementerian terkait Untuk itulah, Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) sebagai salah satu organisasi yang
peduli terhadap PBJ di Indonesia bermaksud mengadakan “Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.

Tujuan:
> Mengetahui regulasi dan substansi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, termasuk Peraturan Lembaga/Kementerian terkait
> Memahami proses bisnis pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
> Mempercepat Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 di lingkungan Instansi Pemerintah, BLU/D, BUMN/D, dan Pihak Lain, dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Sasaran Audiens/Peserta Aktif
> Pelaku Pengadaan (PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, PjPHP/PPHP, Penyelenggara Swakelola, BLU, BLUD BUMN/ BUMD dan Penyedia) .
> Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Biro/Bagian Pengelolaan Aset
> Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
> Aparatur Penegak Hukum (APH)
> Perguruan Tinggi Negeri.
> Pengelola Pengadaan di Sekolah/Instansi Pemerintah Lain/Kelompok Masyarakat.
> Dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

FASILITAS
> Format Contoh Pengadaan Langsung Barang/Jasa Pemerintah
> Buku Perpres No. 16/2018 dengan Matriks Perbedaan Perpres No. 54/2010
> Soft copy model dukumen pengadaan
> Modul dan Materi Slide (lengkap dengan Flasdisk) , Sertifikat
> Tas dan Alat Tulis.
> Fasilitas Internet Gratis, Makan Siang, coffee & snack selama 2 hari kegiatan.
> Video Sosialisasi dan Konsultasi Gratis dengan Narasumber.

PENDAFTARAN
>Download Undangan dan Formulir Pendaftaran Peserta
>Isi formulir dengan lengkap
>Kirimkan formulir pendaftaran yang telah diisi melalui email ke YWRtaW4gfCBwM2kgISBvciAhIGlk
>Konfirmasi pendaftaran melalui telp. 0811-192-577 atau 0812-8694-8877



You may also like the following events from Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I):

Map Golden Tulip Passer Baroe, Jalan Pintu Air V No 53, Jakarta, Indonesia 11710, Jakarta, Indonesia
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
Advertisement